Like this:

Kalau anda orang Jakarta, apa yang terlintas ketika menyebut kota Jakarta sudah tentu kemacetan yang parah. Kondisi kemacetan yang parah akan bertambah dari tahun ke tahun karena pemeritah daerah yang belum optimal mengendalikan kemacetan secara terintegrasi. Kemacetan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti banyaknya kendaraan pribadi, luas jalan yang tidak sebanding jumlah kendaraan, jalan rusak yang membuat para pengemudi memperlambat kendaraan ketika melintasi jalan yang rusak, parkir liar yang membuat jalan semakin sempit, angkot dan bus yang ngetem sembarangan untuk mencari penumpang dan penyebab lainnya.
Usaha Pemerintah Daerah Jakarta yang berusaha mengatasi kemacetan dengan membangun bus way sudah bagus yang bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan dan yang terbaru akan adanya pajak kemacetan. Pembangunan bus way merupakan hanya sebagian kecil solusi yang dibuat Pemda Jakarta dari Rumitnya permasalah kemacetan. Pemda harus menghitung antara luas jalan yang dipakai untuk bus way dengan pengurangan jumlah kendaraan sehingga bus way memang bisa mengatasi kemacetan. Bus way berhasil bila memang ternyata mampu mengurangi jumlah kendararan. Ruas jalan pada jalur bus way yang awalnya merupakan jalur umum sekarang hanya digunakan untuk bus way berarti ada pengurangan luas jalan yang ada di Jakarta. Jumlah ruas jalan yang digunakan untuk jalur bus way harus sama dengan jumlah pengurangan kendaraan (panjang kendaraan dikalikan dengan jumlah kendaraan).
Jika saja bus way benar-benar dapat mengurangi populasi kendaraan roda dua dan roda empat maka sangat banyak bahan bakar yang bisa di hemat sehingga subsidi dari pemerintah bisa dikurangi. Jika satu mobil mengisi bahan bakar premium 10 liter/hari dan kendaraan roda dua 1 liter/ hari. Populasi kendaraan roda empat yang dikurangi sebanyak 10.000 unit dan roda dua 100.000 unit maka bahan bakar yang bisa dihemat adalah 200.000 liter/ hari. Jika subsidi untuk 1 liter adalah Rp1.500, maka subsidi yang bisa dikurangi per hari adalah 300 juta dan setahun adalah 300 jt x 365 hari= Rp 109.500.000.000 . Nilai itu bisa digunakan untuk subsidi sector lain seperti subsidi angkutan umum sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Solusi yang harus dilakukan bagaimana bisa mengiptomalkan kendaraan umum untuk transportasi sehingga kendaraan Pribadi akan secara otomatis dapat berkurang. Selain itu pemerintah harus mengatur tata kota dengan baik dimana daerah membagi pemukiman dengan perkantoran dengan baik sehingga jalur transportasi bisa berjalan efektif.